Menu

Dasar Negara Islam Tak Bisa Dipaksakan

24/04/2017 | Sejarah
Bagikan :

Bersyukurdanikhlas.com -By: Adnan Buyung Nasution

sumber gambar : SINDOnews

Selama periode Konsti-tuante (1956-1959), pe-nam-pilan Masyumi dan Natsir sangat mengesankan Adnan Buyung Nasution. Penulis buku Aspirasi Pemerintahan -Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959 (Grafiti Pers, 1995) ini menyatakan, praktek politik Masyumi tidak bisa dilepaskan dari cara

pandang partai Islam tersebut melihat Konstituante. Lembaga itu dilihat sebagai tempat yang dijanjikan dalam Proklamasi untuk berjuang secara demokratis mencapai cita-cita negara Islam.

Sebagian orang menuduh cita-cita negara berdasarkan syariat Islam tidak dapat dikompromikan. Hal itu pula yang menjadi alasan pembubaran Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Padahal, menurut advokat senior yang mengkaji periode

Konstituante sebagai disertasi doktornya di Universitas Utrecht,- Belanda, pada 1992, kompromi sebenarnya sudah di depan mata. Natsir yang mewakili kubu Masyumi sebenarnya telah menerima negara Pancasila. “Tetapi proses itu digagalkan oleh militer, yang tak sabar dan berkepentingan untuk kembali ke UUD 45, yang menjamin hak politik mereka,” kata Buyung kepada Tempo dua pekan lalu.

Seberapa penting peran Natsir dalam Konstituante?

Peran Natsir sangat signifikan karena posisinya sebagai pemimpin Masyumi. Pikirannya umumnya diikuti anggota, ke-cuali beberapa orang kiai Nahdlatul Ulama. Beliau termasuk bintang di Konstituante, meskipun sikapnya bukan yang paling keras. Pikirannya mendalam dan filosofis.

Menurut pandangan Natsir dan Masyumi, Konstituante adalah tempat yang dijanjikan oleh Proklamasi. Jika keadaan negara sudah aman, akan dibentuk Konstituante sebagai tempat perjuangan menentukan dasar negara. Bagi mereka, Konstituante sekadar tempat perjuangan, bukan tempat mendirikan negara Islam seperti tuduhan militer atau para lawan politik.

Natsir mengatakan, “Kami memperjuangkan dasar negara Islam secara demokratis di lembaga demokrasi. Tetapi kalau mayoritas rakyat tidak menghendaki, ya kami akan mengalah.” Ini ucapan Natsir kemudian saat aktif di Petisi 50 kepada saya.

Seperti apa pikiran Natsir dalam Konstituante?

Dia yakin bahwa hidup ini, dari lahir sampai mati, adalah totalitas di bawah kedaulatan Tuhan, termasuk kehidupan bernegara. Hubungan agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Kita bukan negara sekuler, tapi mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, menurut Natsir, dasar negara haruslah Islam. Kenapa?

Jika ajaran Islam yang merupakan agama wahyu ditinggalkan sebagai dasar negara, kita ibarat melompat ke tempat yang gelap setelah mengalami terang-benderang. Selain itu, jika kelak kita sebagai negara kesasar, maka ada tempat kembali yang jelas, yakni Islam.

Tetapi, jika menggunakan dasar negara lain, there are no point of return. At least, kata Natsir, kita masih punya Al-Quran dan hadis. Ajaran-ajaran Islam ini sebagai tempat kembali. Alam Pancasila ini kan masih gelap karena tak jelas itu apa. Pancasila adalah buatan manusia, yang tidak memberikan cukup pegangan, terutama dalam pemahaman tentang ketuhanan- dan agama.

Jika umat Islam dipaksa atau diwajibkan menerima Pancasila sebagai dasar negara, mereka seperti masuk ke ruang hampa, vakum, tidak ada pegangan.

Ibaratnya, Natsir memakai istilah, bentuk dan isi tidak dapat dipisahkan. Bentuknya negara dan isinya masyarakat. Dan masyarakat Indonesia itu 90 persen lebih beragama Islam. Pikiran untuk memisahkan negara dengan agama, menurut dia, sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh umat Islam karena bertentangan dengan ajaran kedaulatan Tuhan.

Dari pihak Natsir, seperti apa operasionalisasi dari gagasan negara Islam dalam konstitusi kelak?

Sejauh saya memahami Natsir, dia memisahkan masalah ibadah dan muamalah. Ibadah itu menyangkut hukum-hukum Islam yang mengatur soal hubungan manusia dan Tuhannya. Itu sudah harga mati. Yang bisa diatur adalah urusan muamalah atau kehidupan bersama antara umat Islam dan umat yang lain atau urusan bernegara. Allah sendiri berfirman, kalau urusan di antara kamu, aturlah…. Begitu sering dikatakan Natsir. Jadi memang kalau menyangkut urusan bersama, hukum harus disepakati oleh dua pihak secara demokratis. Tidak bisa pihak Islam memaksakan kehendaknya.

Secara konstitusi saya juga melihat, hal itu tidak sulit dilakukan. Kita, misalnya, menjamin umat Islam menjalankan ibadah. Sama seperti kita menjamin umat agama lain menjalankan ibadahnya. Di luar itu adalah kesepakatan bersama. Natsir tidak berpikir seperti orang Aceh sekarang, yang inginnya mengatur semuanya berdasarkan hukum Islam melalui qanun.

Seberapa sering Natsir mengemukakan gagasannya dan bagaimana respons anggota Konstituante lain?

Paling kurang dua kali Natsir menguraikan apa makna dasar negara Islam dan kegunaannya. Pikiran ini banyak diikuti oleh anggota lain. 

Apakah Natsir dan Masyumi juga melakukan pendekatan di luar sidang atau lobi untuk menjelaskan gagasannya?

Saya kira ada. Tetapi saya kurang mendalami hal itu. Karena, meskipun dalam Kontituante mereka berdebat keras, di luar sidang mereka sangat dekat. K.H. Isa Ansyari bisa makan sate bersama dengan Aidit yang notabene Ketua Partai Komunis Indonesia. Bahkan Aidit sering menginap di rumah Isa Ansyari jika ke Sukabumi. Itu penjelasan yang saya dapat dari profesor Utrecht di Belanda.

Setelah saya kembali dari Belanda, Natsir membenarkan pendapat saya bahwa tidak benar jika Konstituante deadlock. Menurut dia, saat itu memang reses selama 2-3 minggu. Meski begitu, mereka masih intens mencoba mencari solusi. Natsir bersama Prawoto Mangkusasmito, misalnya, masih berbicara dengan Wilopo dan Idris Ilyas mencari jalan keluar.

Seperti apa perubahan sikap Natsir dan Masyumi menjelang Konstituante dibubarkan?

Masyumi sudah tahu akan kalah. Jadi, tidak ada gunanya memaksakan dasar negara Islam. Suara dan dukungan untuk mereka tidak bisa mencapai dua pertiga suara di Konstituante. Tapi jumlah yang menghendaki Pancasila juga tidak sampai dua pertiga juga. Jadi sama-sama kalahnya.

Saya punya tesis, seharusnya mereka kembali ke sidang Konstituante karena waktu itu memang sedang reses. Tetapi, karena politisasi tentara melalui Ikatan Partai Pendukung Kemerdekaaan Indonesia (IPKI), yang didukung Partai Komunis dan Partai Nasional Indonesia. Mereka memboikot sidang Konstituante. Jadi, jika dibuka pun, sidang tidak akan -kuorum. Dengan alasan itu, Konstituante dikatakan gagal.

Seperti apa jalan keluar yang dicoba dilakukan Natsir dan Masyumi mengatasi kemelut di Konstituante?

Saya pernah bertanya kepada Prawoto Mangkusasmito, andai kata waktu itu Konstituante tidak dihancurkan dari dalam dan dari luar, baik oleh tentara maupun oleh orang-orang Soekarnois, apakah bisa dicapai kompromi? Kata Prawoto bisa.

Waktu itu, di luar Konstituante muncul gerakan-gerakan massa, teror mental, intimidasi, dan segala cara dilakukan oleh pihak militer yang berkuasa dan Partai Komunis yang selalu mendorongnya. Pada saat itu, seolah-olah orang digiring untuk tidak punya pilihan lain kecuali UUD 45. Apalagi setelah Soekarno pulang dari Tokyo karena disusul Roeslan Abdulgani, desakan itu bukan main kerasnya.

Padahal, diam-diam para pimpinan Konstituante, Wilopo, Prawoto, Idris Ilyas, Natsir, dan beberapa yang lain masih berunding mencari modus yang acceptable dengan landasan demokrasi. Mereka sepakat, demokrasi harus dijaga demi menyelamatkan konsep pluralisme, menyelamatkan cita-cita negara hukum. Dalam pengertian rechstaat menurut mereka, ideologi juga sama seperti demokrasi. Juga penghormatan kepada hak asasi manusia.

Waktu itu pihak Natsir atau Masyumi sudah sampai pada kesadaran bahwa dasar negara Islam tidak bisa dipaksakan. Kalau kelihatan tegang, ya, wajar saja. Di lembaga demokrasi, orang bebas menggunakan hak demokrasi-nya, dan itu tidak berarti memaksakan kehendaknya.

Seandainya tidak gagal, kira-kira seperti apa konstitusi hasil kesepakatan Konstituante?

Saya kira tidak akan jauh dari UUD Sementara 1950. Itu acuan yang paling dekat. Mukadimah tetap, hanya materi atau batang tubuh yang diubah. Sistem pemerintahannya parlementer dan tidak memberikan tempat kepada tentara atau golongan fungsio-nal. Juga ada pembatasan yang jelas antara kekuasaan negara dan hak asasi warga negara.

Sumber: Natsir politik santun diantara dua rezim

Bagikan ke teman anda :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
loading...

Related For Dasar Negara Islam Tak Bisa Dipaksakan

Authors

loading...

Kategori

Berlangganan via Email

Masukkan alamat email anda untuk berlangganan di blog ini, anda akan menerima pemberitahuan tulisan terbaru melalui email.

Join 1 other subscriber