Menu

Mohammad Natsir: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan

24/04/2017 | Sejarah
Bagikan :

Bersyukurdanikhlas.com – oleh: Bahtiar Effendy Pengamat Politik Islam

sumber gambar : bataranews.com

Hari-hari ini kita mengenang satu abad Mohammad Natsir. Tokoh yang dilahirkan pada 1908 itu telah mewariskan pemikiran yang terus akan dibicarakan. Meskipun gagasan yang ditinggalkannya begitu beragam, meliputi persoalan kebangsaan, pendidikan, dakwah, keagamaan, dan sebagainya, masyarakat akan lebih menekankan perhatiannya pada politik.

Pemikiran dan aktivismenya di wilayah ini mematrikan dirinya sebagai salah seorang pengemuka politik Islam. Sebanding dengan masalah pokok yang terus dihadapi Islam politik, banyak orang yang akan teringat kepada Natsir ketika berbicara mengenai hubungan antara agama yang dianut mayoritas penduduk negeri ini dan kehidupan politik sehari-hari.

Tak jelas apa yang mendorong Natsir memasuki wilayah politik. Mungkin sama dengan yang dialami Soekarno, Hatta, Sjahrir, Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya bahwa “zaman“-lah yang telah memanggil mereka. Kolonialisme yang berkepanjangan, semangat nasionalisme yang mulai berkobar, serta bayang-bayang kemerdekaan yang bakal hadir adalah faktor-faktor yang menyebabkan mereka berpolitik.

Dalam perspektif ini, mereka berpolitik bukan demi power politics itu sendiri, tidak pula untuk mengikuti adagium who gets what, when, and how. Tapi, seperti yang tecermin dalam rumusan kata pembuka Undang-Undang Dasar 1945, sekadar untuk bersikap konsisten terhadap apa yang mereka yakini bahwa penjajahan memang harus dilenyapkan dan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa.

Berbeda dengan para pendiri republik di Eropa atau Amerika, yang tidak harus peduli akan tempat agama dalam negara, para pendiri republik kita, termasuk Natsir, dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa agama merupakan realitas yang hidup. Agama telah menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat.

Hingga pada tingkat tertentu, agama telah berperan sebagai sumber inspirasi dan alat mobilisasi dukungan untuk melawan penjajahan. Karena itu, mereka dipaksa berpikir keras mengenai posisi dan peran yang sesuai bagi agama dalam negara-bangsa (nation-state) yang mereka bangun itu.

Dalam hal ini, sejak awal Natsir cenderung meletakkan kata sifat agama di belakang negara. Untuk itu, bagi Natsir, nasionalisme Indonesia mestilah bersifat “kebangsaan muslimin“. Ini konsisten dengan pandangannya mengenai Islam sebagai dasar negara, Islam sebagai ideologi.

Besar kemungkinan pandangannya itu didorong oleh pemahaman teologisnya, sembari mengutip pemikir yang sering dirujuknya, Montgomery Watt, bahwa “Islam is more than a religion, it is a complete civilization.”

Di sinilah Natsir berbeda dengan Soekarno, yang sering mengutip paham Ataturisme atau Kemalisme ketika berbicara mengenai hubungan antara agama dan negara. Ketika Soekarno, untuk alasan yang juga mulia (benign reason), mengkampanyekan paham pemisahan antara agama dan negara, Natsir menolaknya.

Menurut dia, selain alasan teologis di atas, sekularisme mengingkari kenyataan so-siologis masyarakat-ya karena agama telah menjadi a living reality itu! Sebagian besar karena pandangan ideologis ini, Natsir sering disalahpahami. Banyak orang yang menganggap ak-tivisme dan pemikirannya bersifat discordant, tidak pas dengan konteks

kemajemukan paham keagamaan di negeri ini. Perdebatannya yang luar biasa kerasnya dengan Soekarno mengenai soal kebangsaan (didasarkan pada agama atau bukan), dengan rival politiknya di Dewan Konstituante tentang dasar negara (Islam atau Pancasila), telah membuat sebagian orang mengkategorikannya sebagai “golongan agama”. Ini merupakan sebuah penggolongan ideologi-politik yang dikenakan kepada mereka, termasuk sebagian bapak pendiri republik kita, yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Awalnya, hal itu merupakan penggolongan biasa. Ketika persinggungan antara Islam dan negara menajam, dimulai pada periode ketika Soekarno menerapkan paham “demokrasi terpimpin”, dan dibakukan pada masa Soeharto yang menjalankan sistem “demokrasi Pancasila”, paham Natsir dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya.

Karena itu, baik Soekarno maupun Soeharto menekannya secara sistematis, sehingga membicarakannya saja merupakan sesuatu yang tabu. Implikasi dari ketabuan itu sangat luas dan pada awal 1970-an Natsir merasakan bahwa negara telah memperlakukan Islam bagaikan kucing kurap (a cat with ring-worms).

Tapi sesungguhnya Natsir tidak hanya berbicara me-ngenai Islam sebagai dasar negara atau persatuan antara agama dan negara. Ia juga berbicara mengenai modernisme, demokrasi, hak asasi manusia, dan persamaan hak serta rasisme sebagai monster bagi kemanusiaan dan peradaban.

Kombinasi kesempatan yang dimilikinya untuk mengenyam pendidikan Barat dan mempelajari Islam telah memungkinkannya melahirkan pemahaman Islam modern. Melalui partai yang dipimpinnya, Masyumi, ia memperjuangkan itu semua.

Pada zamannya, ia juga menjadi kampiun demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia. Ketika para nasionalis Jawa, baik yang tergabung dalam partai besar maupun kecil, menginginkan pemilihan umum tidak langsung, Natsir justru memperjuangkan yang sebaliknya.

Demikian juga ketika hak asasi manusia menjadi momok bagi sebagian anggota Dewan Konstituante, Natsir justru ikut memperjuangkannya menjadi pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Dasar-yang sayangnya tak jadi disahkan itu.

Inilah warisan Natsir yang entah karena apa-tak banyak dikutip orang. Nasibnya mirip Masyumi, partai yang hampir-hampir identik dengan dirinya. Partai ini lebih sering dinilai sebagai pejuang Islam sebagai dasar negara ketimbang kampiun demokrasi dan hak asasi manusia.

Seperti ditulisnya dalam Pembela Islam, edisi Januari-Maret 1932, Natsir pemegang teguh paham “lillah dasar usaha kita, ilallah arah tujuan kita“. Gagasannya mengenai peme-rintah yang demokratis dan yang menghormati hak asasi manusia adalah interpretasi modern Natsir atas Islam.

Kalau saja Natsir sempat menuliskan gagasannya me-ngenai Islam sebagai ideologi negara secara lebih “panjang”, mungkin kolega politiknya akan lebih “jelas” memahami duduk soalnya. Demikian pula, jika saja kita semua bersedia melihat Natsir dalam kerangka Islam dan demokrasi, Islam dan hak asasi manusia, barangkali “ketakutan” atas paham Natsir tak perlu muncul.

Sayangnya, kita lebih terbawa oleh angin sentimen -ideologis Islam versus Pancasila. Padahal Natsir tidak selalu menjukstaposisikan keduanya secara diametral. Pada awal 1950-an, di Pakistan, ia mengisyaratkan kesesuaian Pancasila dengan Islam.

Hal itu diulanginya tiga dasawarsa kemudian. Pada 1982, ketika teks buku Pendidikan Moral Pancasila yang kontroversial itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan, ia mengatakan, “Pancasila akan hidup subur dalam pangkuan ajaran Islam.

Dan mereka yang mengaku ahli waris Natsir, ahli waris Masyumi, baik pada awal Orde Baru maupun ketika pemerintah Soeharto tumbang, tak kunjung memperjelas gagasan yang diwarisinya itu. Alih-alih memperjelas platform ideologi dan politik partai ini, mereka hanya berteduh di bawah kebesaran Masyumi.

Sumber: Natsir politik santun diantara dua rezim

Bagikan ke teman anda :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
loading...

Related For Mohammad Natsir: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan

Authors

loading...

Kategori

Berlangganan via Email

Masukkan alamat email anda untuk berlangganan di blog ini, anda akan menerima pemberitahuan tulisan terbaru melalui email.

Join 1 other subscriber